Archive for month: February, 2023

PEKALONGAN – Seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran dalam Undang-undang dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga berumur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya, Sang anak harus menentukan pilihan kewarganegaraan paling lambat usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Untuk menjamin terpenuhinya hak atas anak dari perkawinan campuran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengadakan sosialisasi Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan di Hotel Dafam Pekalongan, Rabu (22/02).

Dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, sosialisasi ini diikuti oleh 100 (seratus) peserta yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Eks Karesidenan Pekalongan, Komunitas Perkawinan Campuran dan Srikandi, Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, serta Disdukcapil dan Kementerian Agama pada Eks Karesidenan Pekalongan.

Nur Ichwan yang didampingi oleh Kepala UPT se-Pekalongan Raya mengatakan bahwa masih terdapat masalah-masalah yang ditemui di lapangan perihal keterlambatan pendaftaran kewarganegaraan dari anak gasil perkawinan campuran.

“Permasalahan yang kami temui adalah banyak anak yang terlambat mendaftarkan diri atau menyatakan pilihan kewarganegaraan, sehingga anak hasil perkawinan campuran itu akhirnya menjadi Warga Negara Asing.” Ujarnya.

Kadivyankum menjelaskan saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2022 yang membuka kesempatan bagi anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar namun belum memilih kewarganegaraan menjadi WNI, dengan mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.

Melalui sosialisasi ini Nur Ichwan mengajak peserta untuk aktif mengikuti dan berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi sehingga mendapatkan solusi atas hal tersebut.

Sebelumnya, Kasubid Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara dalam laporannya berharap kegiatan ini dapat membangun kesadaran hukum masyarakat dalam hal kewarganegaraan dan pewarganegaraan khususnya bagi individu-individu yang melaksanakan perkawinan yang tunduk pada hukum nasional yang berbeda.

Sosialisasi ini menghadirkan 4 (empat) narasumber dari Direktorat Jenderal AHU, Divisi Keimigrasian Kanwil Jateng, dan dari Dispermadesdukcapil Jateng, serta dimoderatori oleh Anggota Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kabupaten Semarang.

SEMARANG – Dengan berkembangnya teknologi yang semakin mutakhir, keberadaan pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar akan menghadirkan manfaat besar bagi instansi.

Selain itu pengelolaan arsip yang berkualitas dapat mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan.

Untuk mewujudkan hal itu, hari ini, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menggelar Bimbingan Teknis Pengelola Arsip bertempat di Aula Kresna Basudewa, Senin (27/02).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahruddin mengungkapkan pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan kaidah kearsipan akan bermanfaat bagi kehidupan organisasi.

“Saya menganggap luar biasa penting pengelolaan arsip itu, Saya berharap nantinya rekan rekan dalam melaksanakan pengelolaan arsip dapat tertib dan baik serta menjadikan arsip sebagai tulang punggung penyelenggaraan administrasi,” ungkapnya.

“Jangan asal-asalan dan mengganggap remeh kearsipan, harus tau teknik menyimpan arsip yang betul seperti apa, jangan sampai terjadi dokumen penting kantor hilang,” imbuhnya.

Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan, ungkap Yuspahruddin, maka tentunya Bimtek mengenai kearsipan telah menjadi kebutuhan penting bagi Instansi maupun Lembaga Negara.

“Bimtek ini diselenggarakan agar saudara sekalian dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan arsip dengan optimal, professional, proporsional dan terpercaya,” katanya.

Berbicara mengenai sumber daya manusia kearsipan, Kepala Bagian Umum, Budhiarso Widhyarsono memaparkan jajaran Kemenkumham Jawa Tengah hanya memiliki 6 orang JF Arsiparis.

“Dengan data ini memang sangat dirasakan bahwa sumber daya pengelola arsip di Jawa Tengah sangat kurang,” ucapnya.

“Sedangkan kita mengetahui bahwa arsip merupakan jantung untuk jalannya organisasi, maka besar harapan kami dari kegiatan ini dapat menghasilkan pengelola arsip yang berkualitas sehingga kekurangan itu tak terlihat,” lanjutnya.

Sekadar informasi, kegiatan ini diikuti sebanyak 186 orang pengelola arsip yang hadir secara hybrid terdiri dari pejabat Ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis, dan Pelaksana dari UPT dan Kantor Wilayah.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasi, Wishnu Daru Fajar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, dan Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas Kantor Wilayah.

Sementara hadir sebagai narasumber yakni Arsiparis Ahli Madya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Fadlilah Kusmarni dan Atti Mulyanah.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengikuti Konsolidasi dan Verifikasi Data Jamaah Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wonogiri, Jumat (24/2). Dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Surakarta memberikan sosialisasi pelayanan paspor bagi calon jemaah haji.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kemenag Wonogiri, Anif Sholihin. Dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta diwakili oleh Widya Rini, Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Dalam paparannya, Kasubsi Tikim menyampaikan materi persyaratan dan prosedur pengurusan paspor, sosialisasi layanan Eazy Passport, dan panduan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berada di luar negeri misalnya paspor hilang.